PKB, Optimistis di Tengah Problem

Selasa, 20 Januari 2009 12:40

Kompas, 19/01/09 -Seni kehidupan adalah mengatasi masalah ketika dia muncul, bukannya menghancurkan semangat dengan mencemaskan hal-hal yang mengkhawatirkan terlalu jauh ke depan. Inilah gambaran yang pas diberikan kepada Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan gerbong panjangnya. Ia anak muda yang dirayu banyak pihak untuk menjadi presiden Indonesia ketujuh dan seorang pemimpin yang penuh optimisme dalam memandang masalah di hadapannya. Tak sedikit yang meragukan kemampuan PKB di bawah Muhaimin akan memperoleh suara yang besar. Bahkan, sejumlah jajak pendapat menempatkan PKB sebagai partai yang diperkirakan akan mendapat dukungan suara kecil. Polling dan suara mengecilkan semacam itu bukanlah hal baru. Keraguan kepada PKB pada pemilu tahun ini sedikit banyak dipengaruhi konflik internal PKB, dan PKB dianggap kehilangan tokoh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Toh, dalam ilmu politik selalu dikenal konsensus. Konflik bukan berarti kematian bagi organisasi, tetapi justru menjadi alasan untuk membangun konsensus baru. Apalagi, posisi Gus Dur bagi kader PKB tetap sebagai orangtua yang menjadi rujukan spiritualitas, dan orangtua yang kini sedang mengajar dan menguji ”anak politiknya” untuk mandiri. Berikut pembicaraan dengan Muhaimin di rumah dinasnya, di Jakarta, Kamis (15/1). Anda meyakini Gus Dur sedang memberikan ujian? Ya, sikap Gus Dur sekarang sama seperti ketika KH Hasyim Muzadi memenangi muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Beliau bahkan sampai mengancam Muktamar Luar Biasa NU. Hari ini ternyata semakin lama orang makin banyak yang sadar, itu cara Gus Dur menguji Pak Hasyim tentang kemampuan dan kemandirian dalam mengelola organisasi. Hal sama juga terjadi di PKB saat ini. Orang makin banyak memahami dan memaklumi itulah gaya Gus Dur. Apa tidak berpengaruh pada suara PKB nantinya? Jika ada, mungkin sedikit di Jawa Timur. Tetapi, kami meyakini suara yang didukung dengan basis NU yang kuat tetap dalam barisan PKB. Seruan golput yang dilontarkan Gus Dur, kurang efektif, karena nahdliyin (warga NU) itu orang yang sadar politik dan tahu bagaimana menyalurkan aspirasi politiknya. Partai mana yang dianggap sebagai pesaing berat PKB? Kalau bicara pesaing di basis konstituen, memang ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jatim dan Jawa Tengah. Ada Partai Golkar di Jateng dan Jawa Barat. Namun, di daerah di luar Jawa kami memiliki basis baru yang menggembirakan, seperti di Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, dan Maluku. Namun, terus terang kami mengkhawatirkan perkembangan Partai Demokrat yang tidak terlihat kegiatannya di daerah, tetapi di polling, suaranya tetap besar. Ini membuat kami harus waspada. Adapun Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), mereka kekuatan baru yang mungkin mengancam, tetapi tampaknya muncul sedikit titik di Situbondo dan Pasuruan. Bebannya tidak terasa. Ancaman apa yang merisaukan Anda? Sumber kekhawatiran saya justru apatisme masyarakat secara umum. Mereka bisa golput, dan ini sebetulnya tidak hanya dihadapi PKB, tetapi semua partai. Masyarakat tampaknya sedang menghadapi kelelahan politik dengan menghadapi berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan di Jatim, yang menjadi basis utama PKB, pilkada gubernur juga melelahkan. Namun, juga menjadi pelajaran bagaimana kami mengelola napas organisasi. Inilah yang membuat kami harus berhati-hati mengatur energi dan tidak sembarangan mengeluarkannya untuk kampanye. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Kami menyiapkan semua yang bisa dilakukan. Menyiapkan calon anggota legislatif (caleg) yang menurut kami mempunyai pengaruh dan basis dukungan yang kuat. Kami punya struktur organisasi dari pusat sampai ranting, yang akan menjadi jaringan pendukung penting dalam mengoordinasikan kerja partai. Secara kultur, kami tetap memelihara hubungan baik dengan nahdliyin, kalangan pondok pesantren, jemaah pengajian, dan pengurus lembaga sosial keagamaan yang selama ini menyumbang suara bagi PKB. Ketiga hal itu sudah bergerak. Apalagi setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.(*)