Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU

Sembilan butir Pedoman Berpolitik Warga NU yang dicetuskan dalam Muktamar NU XVIII di Krapayak Yogyakarta tahun 1989:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat;

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama;

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama;

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah;

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan;

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Australia Undang Gus Dur Bicara di KTT Antar-Iman

Senin, 16 Februari 2009 12:39
Brisbane, NU Online
Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid termasuk di antara sekitar 20 tokoh lintas agama, teolog, akademisi, dan pengiat perdamaian dari kawasan Asia Pasifik yang diundang sebagai pembicara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Antar-Iman di Brisbane, 18-21 Februari mendatang. KTT ini mengangkat tema "Satu Kemanusiaan, Beragam Keyakinan" itu.

Disamping Gus Dur, KTT yang diselenggarakan Pusat Multi-Keyakinan Universitas Griffith (MFC-GU) dan Pure Land Learning College Australia itu juga mengundang belasan tokoh lain.

Di antara mereka itu adalah Prof James Haire dari Pusat Kristen dan Budaya Australia, Komisioner Tom Calma (Komisi HAM Australia), Felix Machado (Keuskupan Nashik, India), Jeremy Jones (Dewan Eksekutif Yahudi Australia), Yi Thon (Dewan Antar-Iman Kamboja), dan Dr Loreta Castro (Pusat Pendidikan Perdamaian Filipina).

Konferensi yang penyelenggaraannya didukung puluhan organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan dan riset di Australia, Vietnam, China, Thailand, dan Bangladesh itu akan diisi dengan dialog, tur sehari ke berbagai rumah ibadah dan pameran tentang peran agama dalam resolusi konflik dan perang.

Dari KTT itu, para peserta diharapkan menemukan titik temu nilai dan prinsip dari agama-agama yang ada dan merumuskan usul kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan regional bagi mendorong upaya mewujudkan perdamaian dan harmoni di Australia dan hubungan Australia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. (ant/mad)